Thursday, September 05, 2002

KTT Dunia

KTT Dunia yang berlangsung sejak tanggal 26 Agustus hingga 4 September 2002 ini menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu:

Dokumen pertama, Deklarasi Johannesburg untuk Pembangunan Berkelanjutan (Johannesburg Declaration for Sustainable Development). Ini merupakan deklarasi bersama antara para pemimpin negara dan pemerintah. Isinya, tantangan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan, tak lupa komitmen dunia internasional untuk menghadapinya. Sayangnya, komitmen ini tak terlalu kuat.

Dokumen kedua, Rencana Implementasi (Plan of Implementation). Dokumen ini merupakan kesepakatan internasional. Isinya, upaya-upaya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip common but differentiated responsibility. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip PBB yang menyatakan bahwa tiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama namun porsinya berbeda.

Millennium Development Goals (MDG), yang menjadi target pembangunan PBB di milenium ketiga, menjadi acuan dari dokumen ini. Hal yang paling penting adalah upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dunia (yang berpenghasilan kurang dari US$ 1 per hari) hingga menjadi 50 persennya di tahun 2015 nanti.

Dokumen ketiga, Dokumen Kerjasama (Partnerships), dikenal dengan Type II. Kerjasama yang tercantum dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan berkelanjutan yang merata secara internasional dengan dukungan dana dari negara-negara maju serta lembaga internasional.

Dana dari negara maju untuk Type II seharusnya berada di luar kewajiban yang telah disepakati dalam KTT Rio (yang dikenal sebagai ODA - Official Development Assistance). Hingga terlaksananya KTT Johannesburg, baru lima negara yang dapat memenuhi komitmen ODA. Dana ini besarnya 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto masing-masing negara.

Good governance juga mendapatkan penekanan penting dalam dokumen Rencana Implementasi. good governance merupakan inti bagi pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya di institusi domestik, pada insitusi regional dan globalpun kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang merupakan dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan lembaga-lembaga demokratis yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, peraturan-peraturan hukum, tindakan-tindakan anti korupsi (mmmmm........ indonesia bisa - tidak - bisa - tidak ----- kelamaan benah negara nih), kesetaraan gender, dan kondisi yang menunjang investasi.

Globalisasi seharusnya tak melemahkan perekonomian dan menekan pembangunan di negara berkembang, justru sebaliknya. Negara berkembang wajib memiliki rencana yang nyata dan terarah, sehingga kerjasama internasional memberikan manfaat maksimal.